Era Orde Baru, meski dikenal pembangunan pesat, punya sisi gelap yang melekat. Korupsi Orde Baru tumbuh subur menjadi gurita besar. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) menjadi sistemik. Fenomena ini merusak tatanan ekonomi dan kepercayaan publik. Warisan pahit ini masih terasa hingga kini.

Setelah stabilisasi politik, fokus utama beralih ke ekonomi. Proyek-proyek pembangunan masif digalakkan di seluruh negeri. Investasi asing dan dalam negeri didorong kuat. Ini membuka peluang besar, namun juga celah bagi praktik KKN. Kontrol yang lemah memperparah keadaan.

Korupsi Orde Baru tidak hanya melibatkan uang tunai. Bentuknya beragam, dari perizinan hingga pengadaan barang. Proyek-proyek pemerintah seringkali di-mark up. Pejabat publik menerima suap demi melancarkan urusan. Ini menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat.

Kolusi marak terjadi antara pengusaha dan pejabat. Tender proyek dimanipulasi, hanya untuk kroni-kroni kekuasaan. Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan tidak adil. Perusahaan yang dekat dengan penguasa mendapat perlakuan istimewa. Ini merusak iklim investasi yang sehat.

Nepotisme adalah praktik umum lainnya. Jabatan-jabatan strategis seringkali diisi oleh kerabat atau teman dekat. Kualifikasi seringkali dikesampingkan demi hubungan personal. Praktik ini menciptakan lingkaran kekuasaan yang tertutup. Ini menghambat profesionalisme dalam birokrasi negara.

Korupsi Orde Baru juga merambah ke sektor swasta. Pengusaha yang ingin maju “wajib” memiliki koneksi. Setoran atau gratifikasi menjadi hal biasa. Proses birokrasi menjadi rumit, sengaja dipersulit. Tujuannya agar ada celah untuk meminta uang pelicin.

Dana non-budgeter, yang tidak tercatat resmi, juga marak. Dana ini seringkali berasal dari sumbangan pihak ketiga. Penggunaannya tidak transparan dan tidak akuntabel. Ini menjadi sumber dana tak terbatas bagi penguasa dan kroninya. Sulit sekali untuk mengawasinya.

Kritik terhadap KKN sangat dibatasi. Media massa dikontrol ketat oleh pemerintah. Aktivis anti-korupsi dibungkam atau ditangkap. Masyarakat sipil sulit bersuara lantang. Hal ini menyebabkan Korupsi Orde Baru terus merajalela tanpa kontrol efektif.

Meskipun demikian, pembangunan ekonomi tetap berjalan. Namun, manfaatnya tidak dirasakan merata oleh seluruh rakyat. Kesenjangan sosial semakin melebar. Rakyat kecil kesulitan, sementara elite hidup mewah. Ini memicu ketidakpuasan terpendam di masyarakat.